Tentang Kami

Sejarah Walhi Lampung

  Cikal bakal berdirinya WALHI Lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga Anggota dan 4 Anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera, pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala, Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok Pencinta Alam Lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala dan Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di Provinsi Lampung. Dari kesepakatan kelompok Pencinta Alam yang mempelopori kegiatan-kegiatan Lingkungan Hidup untuk mendirikan gerakan baru yang bernama Walhi Lampung tepat didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991 secara resmi Forda Walhi lampung terbentuk dengan formasi kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Daerah yang beranggotakan tiga orang yaitu Sentot (Putra Rimba) Bandar Lampung, Alhm. Gunawan ZL (Wanacala) Bandar Lampung dan Muh (LPMD) Lampung Selatan sedangkan pada Presidium Walhi Lampung adalah Kusworo (Watala) Bandar Lampung. Anggota Forda Walhi Lampung terdiri dari Watala ( Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Putra Rimba (Bandar Lampung), LPMD (Lampung Selatan), LBH Bandar Lampung, PKBI (Bandar Lampung). Keanggotaan Forda Walhi Lampung yang masih terbatas menjadikan gerakan-gerakan Forda Walhi Lampung terfokus pada persoalan Lingkungan, kasus pada waktu itu Forda Lampung melakukan advokasi penolakan pembangunan PLTA Batu Tegi di Lampung Selatan saat ini menjadi Tanggamus. Pada tahun 1992 PNLH V di Sudiang yang di hadir oleh KKD diwakili oleh Alhm. Gunawan ZL dan Forda Walhi Lampung dihadiri oleh Kusworo sebagai Presidium serta anggota Korda Walhi Lampung. Pasca PNLH V di Sudiang 1992 keanggotaan Forda WALHI Lampung mulai ditertibkan yang tercatat dan terdaftar adalah 6 anggota yaitu Watala (Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Yasadhana (Pringsewu), Putra Rimba (Bandar Lampung), PKBI (Bandar Lampung) dan LBH Bandar Lampung,. Ada beberapa lembaga yang tidak masuk atau menjadi anggota Forda WALHI Lampung Yaitu LPMD dengan alasan ketidak aktifan Lembaga tersebut dalam kegiatan-kegiatan Forda Walhi Lampung. Pada tahun 1996 Korda Walhi Lampung melaksanakan PDLH I sekaligus sebagai saksi terbentuk secara definitif keberadaan WALHI Lampung dengan terpilihnya Guswarman dari Mitra Bentala, pada PDLH I

  Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka. Pada waktu PDLH I Korda Walhi Lampung ini berganti menjadi Badan Eksekutif Daerah Walhi Lampung yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yaitu Guswarman (Mitra Bentala), Dewan Daerah Dedi Mawardi (LBH Bandar Lampung), Heri (Yasadhana), Gunawan ZL (Wanacala). Kegiatan advokasi pada waktu itu adalah penolakan pembuatan pembangkit Listrik Tenaga Air batutegi, karena secara ekologi merusak tatanan penyimpanan air dengan mengorbankan bukit-bukit yang ada disekitarnya.

  Perjalanan forum WALHI Lampung terlau eksis dalam menyuarakan perjuangan terhadap kerusakan lingkungan yang ada di lampung tepat Pada tahun 1999 Forum Walhi lampung mengadakan PDLH II dengan terpilihnya Masyuri dari Kantor Bantuan Hukum, pada PDLH II Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 12 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB, Elsapa, KBH Bandar Lampung dan Mainaka.

  Dalam perjalanannya kepemimpinan Masyuri mengalami persoalan sehingga Pada Tahun 2001, Forum Walhi Lampung karena desakan delapan Anggota forum untuk mengadakan PDLH Luar Biasa disebabkan Kebijakan Masyuri pada waktu itu mengakibatkan ketidak percayaan Anggota Forum, dari hasil PDLH Luar Biasa terpilihlah Mukri Friatna dari Wanacala untuk Masyuri, namun secara keorganisasian Masyuri masih syah menjadi pimpinan Walhi lampung pada saat itu, sehingga Walhi Lampung terjadinya dualisme kepempimpinan yaitu Mukri Friatna pimpinan Hasil PDLH Luar Biasa sedangkan Masyuri Pimpinan terpilih pada waktu PDLH II yang tidak mengakui adanya PDLH Luar Biasa. Pasca PNLH tahun 2003 di Medan penyelesaian dualisme kepemimpinan Walhi Lampung di selesaikan dengan hadirnya Direktur Eksekutif Nasional Walhi Longgena Ginting untuk pembekuan kedua pimpinan Walhi Lampung Mukri Friatna dan Masyuri, kemudian pemilihan ulang dan hasil dari pemilihan tersebut terpilihlah Mukri Friatna sebagai Direktur Eksekutif Walhi Lampung untuk masa periode 2003 & 2006.

Visi & Misi Kami

Visi

  Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat.

2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.

3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan.

4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru.

5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Nilai-Nilai & Prinsip

Nilai-Nilai Dasar Organisasi

  1. Menghormati Hak Asasi Manusia; Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengutamakan dan menilai tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
  2. Demokratis; dimana pelibatan konstituen (rakyat) yang aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif dan memberikan kesamaan hak-hak, kesetaraan politik dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kendali hasil keputusan tersebut.
  3. Keadilan gender; Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial. Berkelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan tanggung jawab yang terjadi karena keadaan sosial, budaya masyarakat maupun kebijakan politik negara.
  4. Keadilan ekologis; menekankan pentingnya akses masyarakat pada benefit atas pemanfaatan sumber daya dan keadilan pengakuan yang menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam.
  5. Keadilan antar generasi; Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
  6. Persaudaraan sosial; Membangun kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, dan mengikat diri dalam kerja-kerja sosial antar warga. Semua orang memilik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama.
  7. Anti kekerasan; Kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak serta melawan praktek olah/unjuk kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, modal dan negara.
  8. Keberagaman; Mengakui kesederajatan manusia dalam keragaman atau kemajemukan yang merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat.

Prinsip Organisasi

  1. Keterbukaan; Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.
  2. Keswadayaan; Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
  3. Profesional; Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
  4. Ketauladanan; Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.
  5. Kesukarelawanan; Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring.

Staf

Melissa Peterson

lorem ipsum

Mike Leonardo

lorem ipsum

Roxana Simons

lorem ipsum

Nick Buding

lorem ipsum

Melissa Peterson

lorem ipsum

Mike Leonardo

lorem ipsum

Roxana Simons

lorem ipsum

Nick Buding

lorem ipsum